Kabupaten bandung barat merupakan kabupaten hasil pemekaran dari kabupaten bandung, yang pusat pemerintahannya terletak di soreang kabupaten bandung, kabupaten bandung barat menjadi resmi sebagai kabupaten baru setelah lahirnya Undang- Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah Otonom di Provinsi Jawa Barat.
Melalui mekanisme dan proses yang cukup panjang, lahirnya kabupaten bandung barat bukan tanpa alasan, hal ini tentu mempunyai alasan tersendiri, misalnya Karena letak Geofrafis dan wilayah yang sangat luas, hingga keinginan masyrakat agar mudah mendapatkan akses akses ke pemerintahan daerah, dan tentunya dengan lahirnya otonomi baru di harapkan membawa perubahan dan kemaslahatan untuk warga masyrakat di kabupaten bandung barat.
Berbicara kemaslahatan penulis mengambil Qaidah ushul fiqh sebagai berikut :
تصرف الامام علي الرعية منوط با المصلحة
Artinya : " Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah.
ni memberi dasar bagi pemerintah dengan system apapun harus berdasar atas kemaslahatan seluruh lapisan masyrakat, penulis mengambil kaidah ini sebagai bahan pertimbangan sudah sampai mana pemerintah Kabupaten bandung barat sesuai dengan Qaidah kemaslahan dalam Ushul Fiqh.
Namun alih alih memberi kemaslahatan kepada masyarakat Bandung Barat, dua kali Pemimpin di Bandung barat tersangka dengan Kasus Korupsi, artinya tidak adakah di bandung barat orang yang mampu menjadi seorang pemimpin atau kah tidak berkualitasnya pemimpin di bandung barat, atau kah karena biaya pemilu dan kontestasi yang tidak sehat. Atau karena korupsi ini dilakukan dengan berjamaah yang dilakukan oleh pemain pemain lama di tatanan pemerintah kabupaten bandung barat. Sehingga bandung barat harus memulai lembaran baru dan mulai berbenah.</p>
Pepatah arab mengatakan :
الحق بلا نظام سيغلبه الباطل باالنظام
Kebenaran yang tidak terorganisir akan kalah dengan kebathilan yang terorganisir, artinya dalam hal ini kebenaran saja jika tidak teroganisir dan administrasi yang acak acakan tidak akan mencapai final,bahkan akan terkalahkan oleh kejahatan yang teroganisir, ataukah pemerintah kabupaten bandung barat membalikan konsep tersebut, dengan kata lain jika kebatilan terstruktur dan dilakukan berjamaah maka akan aman aman saja.
Perilaku korupsi tidak dibenarkan dalam agama dan negara, karena korupsi bukan saja merenggut keimanan tetapi juga merenggut kemaluan, ( rasa malu ) karena korupsi merugikan rakyat dan negara, kita semua harus memerangi korupsi, dengan tanpa syarat, meski pada hakikatnya undang undang korupsi telah selesai di revisi dan mungkin saja ada pasal pasal yang diperuntukan untuk si tikus rakus yang bernama Koruptor.
Ahmad Kodir Nuramdani ( Bukan Aktivis )
