Jika benar kepala desa ikut serta berjamaah dalam pemenangan salah satu calon kepala daerah di bandung barat, tentu ini menjadi perhatian kita bersama.
Disisi lain menunjukkan pengaruh kepala desa dengan segala kewenangan dan kekuasaan nya, disertai dengan kekuatan oligarki ( Uang dan Endors kekuasaan)
2. Kepala desa pada periode selanjutnya harus menyiapkan Logistik yang tidak seditik, untuk memenangkan Pilkades .
Contoh jika satu kepala desa berhasil mengakomodir 1.800 suara, dengan harga satu suara 50 ribu misalnya, pada pemenangan pilkada, maka pada periode selanjutnya untuk pengamanan 1.800 suara, calon kepala desa perlu biaya 90.000.000 juta, hanya untuk bombardir suara, belum untuk kampanye dll.
Jika begitu apakah akan balik modal, menutup logistik pemenangan saat Pilkades, tentu saja bisa, jika di lakukan dan menyunat anggaran Desa .
a. Satu tahun Biaya alokasi desa 1.5 misalnya.
Di kali dengan lama masa jabatan, biaya untuk alokasi rill kegiatan 80 % misalnya, dan Fee proyek 30%, maka hasilnya.
1. 1 .5 m x 7 Tahun : 10.500.000.000
2. Untuk real kegiatan 80 % : 8.400.000.000
3. Fee dalam 30 % dalam 7 tahun : 3.150.000.000.
Dari hasil akumulasi kapital dan fee luar biasa mengerikan bukan.
Terus bagaimana nasib rakyat dan kesejahteraan......?
Menjadi ilusi dan Dagangan saat pilkada dan Pilkades
